Perihal Memahami Begal

Perihal Memahami  Begal

Sutrisno

Atas fenomena begal yang ramai belakangan ini  Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan institusi pendidikan kita dan berharap akademisi melakukan riset serius atas fenomena ini. Dua hari kemudian kriminolog Ronny Nitibaskara menulis di harian Kompas (28/2/2015). Kriminolog ini secara ekspresif dan informatif  memberikan penjelasan perihal asal-usul jenis kejahatan jalanan ini. Namun demikian, dalam konteks kebutuhan ‘pragmatik’, paling tidak sebagai sebuah wawasan  bagi aktor negara  memahami ikhwal begal serta asal usulnya sebagaimana ulasan Ronny Nitibaskara adalah satu hal, hemat saya masih dibutuhkan penjelasan yang bersifat “menukik”, misalnya yang mendasar justru terletak pada pertanyaan, “mengapa fenomena begal (baru) membuncah memasuki  tahun ini ?  dan, mengapa membegal ? ”

Pertanyaan semacam ini mengandung dua orientasi. Pertama, melalui pertanyaan ini berarti identifikasi secara jernih sejumlah faktor langsung maupun tidak langsung kaitannya  dengan  fenomena begal yang telah meresahkan masyarakat belakangan ini. Poinnya, pengetahuan terhadap pembedaan faktor langsung dan tidak langsung ini kaitannya dengan aspek praksis yang akan dilakukan oleh otoritas negara. Tentu yang dimaksud otoritas negara dalam kaitan ini bukan berhenti pada kepolisian. Orientasi kedua, pertanyaan semacam ini secara sealigus agaknya mementahkan analisis yang melulu berangkat dari perspetktif makro yang merunut dari struktur sosial yang menghasilkan ketimpangan ekonomi.  Pasalnya, struktur sosial semacam  ini tidak hanya eksis sekedar dalam waktu dekat ini. Bukan cerita baru bahwa struktur sosial yang meminggirkan kelompok tertentu telah hadir sejak tahun 70-an, sebuah dekade  dimana kita sebagai bangsa menikmati kelimpahan minyak. Kemudian, hingga kini secara  trial and error kita sebagai bangsa merekonstruksi struktur yang bersahabat bagi sesama. Hemat saya, atas merebaknya begal ini yang harus disadari bahwa aparat kepolisian bukanlah insitusi tunggal dimana  alamat responsibilitas itu harus diletakan. Pada sisi lain kepolisian tidak perlu ‘difensif’, dengan berpandangan miring terhadap media  bahwa seakan-akan ada skenario yang membesar-besarkan realitas begal ini. Pemberitan media atas maraknya begal di sejumlah lokasi tentu merupakan  informasi yang berguna bagi masyarakat. Apalagi bagi mereka yang berkaitan langsung terhadap keamanan dirinya, informasi ini menjadi kompas kewaspadaan.  

Perspektif  Messo

Pendekatan pada level struktur makro atas fenomena begal diantaranya sebagaimana disinggung dalam artikel Ronny Nitibaskara tentu saja tidak bisa diabaikan, namun dalam kerangka metodologik struktur makro diletakkan dalam posisi conduciveness. Artinya, Struktur-makro tidak bisa menjelaskan gejala yang dimaksud  secara langsung, ia hanyalah sebuah prakondisi yang masih membutuhkan prasyarat untuk manifes sebagai sebuah fenomena begal. Alih-alih  analisis pada struktur-makro  hanya relefan sejauh  gejala yang dimaksud atau yang diamati telah memenuhi unsur untuk dikategorikan sebagai sebuah masalah sosial. Istilah ‘masalah sosial’ sekedar untuk menunjukan penekanan bahwa gejala yang  diamati bukanlah merupakan  realitas psikologis.  Apakah fenomena begal telah memasuki kategori sebagai masalah social ?  Iya, karena paling tidak  secara statistik kejadian begal  menunjukan pola (trend).

Keterbatasan analisis pada level struktur makro dalam menjelaskan realitas semacam begal telah menjadi perhatian sejumlah sosiolog. Misalnya saja Peter L. Berger et al. (1973).  Baginya   struktur sosial yang memproduksi ketimpangan dalam jangka waktu tertentu merupakan stimulan bagi lahirnya kantong-kantong sosial baru (new-social enclaves). Variasi kantong-kantong marjinal ini tentu saja secara otomatis bervariasi pula cara-cara mengartikulasikan perilaku pelanggaran hukum. Tidak mudah menyeberang dari kantong sosialyang satu ke kantong sosial yang lain.  Teknologi komunikasi dan internet yang oleh Daniel Bell (1974) dilihat sebagai instrumen yang mengerutkan dunia (dunia semakin mengecil atau menyatukan dunia), dalam kerangka Berger justru memecah agen-agen sosialisasi dalam kantong-kantong social itu tadi. Setiap kantong sosial  dengan agen sosial khusus mengkonstruksi budaya yang juga eksklusif (sub-culture). Melalui kerangka semacam ini kelompok-kelompok begal meskipun berangkat dari struktur sosial yang sama, mereka sama-sama ‘korban’ struktur social,  namun mempunyai  cara kerja yang berbeda. Data Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa kelompok Lampung mempuyai tradisi yang paling kejam dibandingkan kelompok begal lain.

  Disini Berger merevitalisasi pendekatan  marxian pada dua dimensi.  Pertama, kalangan Marxian  membaca struktur sosial yang dimaksud melulu dalam basis ekonomi, padahal individu adalah aktor aktif yang menafsir. Kedua, struktur sosial yang memproduksi ketimpangan  dibaca oleh kalangan Marxian secara ‘kacamata kuda’ sebagai biang keladi yang melahirkan perilaku menyimpang di kalangan kelompok sosial yang termarjinalkan. Poin kedua inilah yang paling digemari oleh  sejumlah akademisi maupun peneliti sosial di lingkungan kita untuk membaca perilaku menyimpang dan kejahatan jalanan. Teori ini seperti ‘kunci inggris’ yang bisa untuk menjelaskan realitas sosial apa saja, sehingga terasa othak-athik gathuk  yang cenderung  hiperbolik. Paling tidak akan kehilangan daya analitik.   

Merujuk Berger struktur sosial yang memproduksi ketimpangan (marjinalisasi) tidak hanya memecah formasi masyarakat pada kantong-kantong sosial secara herarkhis (stratifikatif), namun  secara otomatis membuka peluang deferensiatif. Kondisi ini konsekwensi dari  pluralisasi kehidupan sosial.  Dalam pluralisasi kehidupan sosial akan selalu dibayang-bayangi pecahnya lembaga kontrol sosial. Efektifitas lembaga pengendalian sosial yang resmi cenderung melemah karena harus “berbagi” dengan institusi lain, utamanya tarikan kuat lembaga-lembaga non-formal. Atau dalam formulasi yang terbatas lembaga semacam ini adalah kelompok-kelompok pertemanan (peers group). Yang prinsip, daya tarik lembaga non formal ini terletak pada  tawaranya dalam penyelesaian persoalan hidup sehari-hari. Membegal adalah salah satu cara penyelesaian persoalan itu, ia merupakan cara yang paling “rasional” –karena mudah -- dibandingkan cara-cara lain. Masyarakat dan tentu juga negara “menyediakan” lembaga non-formal semacam ini. Negara bisa mengontrol lembaga formal dan semi formal, tetapi tentu saja tidak menjangkau lembaga-lembaga non formal. Untuk melakukan begal syaratnya Hanya membutuhkan sedikit skill dan beberapa kawan.

Maka jika harus ditarik rekomendasi dari cara berfikir Berger,  dalam jangka pendek adalah bagaimana membuat ‘pekerjaan’ membegal yang mudah ini menjadi sulit. Caranya, memberikan informasi kepada masyarakat sebanyak-banyaknya dan sedetail-detailnya ikhwal begal ini. Masyarakat mempunyai daya kuratifnya sendiri. Kebijakan ‘tembak di tempat’ terhadap begal sebagai sebuah solusi jangka pendek akan efektif jika memang kebijakan ini terbukti atau memang terjadi. Disini akan lebih efektif pada cara kerja undercover anggota kepolisian, bukan pada patroli. Dalam jangka menengah ada baiknya kedepan kepolisian sebagai lembaga resmi mempunyai media sendiri yang secara khusus memasok informasi mengenai kejahatan jalanan.  

Voltaire

manusia menggunakan pikirannya hanya sebagai pembenaran atas ketidakadilan mereka, dan memperalat pidato untuk menyembunyikan pemikiran mereka.

Voltaire, Filsuf Perancid (1694 – 1778)

Prospek Reformasi Sektor Keamanan

Prospek Reformasi Sektor Keamanan

(Sebuah Pendekatan Sosiologi Politik)

 

Jika hari ini sama dengan hari kemarin,

 berarti kau merugi

Muhammad SAW

‘Sektor keamanan’ bukan terminologi yang difahami secara seragam, utamanya  mengenai aktor-aktor keamanan yang terlibat didalamnya. Tulisan pendek ini membatasi aktor keamanan secara minimalis, hanya menyangkut militer dan kepolisian, bahkan lebih khusus konsentrtasi pada institusi kepolisian. Kalau pergeseran format tata kelola sektor keamanan sebagai bentuk mengadaptasi lingkungan global, lingkungan global ini pada dasarnya terus bergerak. Artikel pendek ini adalah pembacaan atas bergeraknya lingkungan global yang memungkinkan ‘menembus’ sektor tata kelola keamanan itu.

 Prolog:

Isu Sentral Reformasi Sektor Keamanan

           

Pergeseran konstelasi kekuatan pada tingkat global, yang dimulai dengan bangkrutnya ideologi kiri pada dasawarsa 90-an menjadi isu mendasar bagi reformasi tata kelola keamanan di Indonesia.  Tentu saja secara normatif pembaruan tata kelola  sektor keamanan ini harus tetap diletakkan dalam bingkai peta besar reformasi.  Disinilah persoalannya, justru peta besar ini nampaknya masih ‘ghoib’ di  sepanjang lebih dari satu dasawarsa ini. Yang membantu untuk membaca peta ‘ghoib’ ini hanyalah sebuah asumsi dasar  tentang paradigma baru yang menempatkan  masyarakat sebagai asset dalam ikhwal keamanan dan order/keteraturan,  masyarakat bukan lagi dilihat sebagai kendala (obstacle).   A Centre for Security Development and The Rule of  Law (DCAF), misalnya, menyebutkan, “security sector reform is based on the assumption that societies are better off with a security sector that is an asset, not an obstacle, to peace, security, development and stability”.  

Namun demikian tetap sajan di kalangan aktor-aktor pengendali keamanan -- juga para pengkritiknya -- bekerja keras menafsir barang ‘ghoib’ ini. Tolok ukur yang lebih operasional dalam menafsir asumsi dasar ini adalah upaya membangun format yang kompatabel antara  struktur institusi keamanan dengan demokrasi dan apa yang terjadi pada skala global. Disini juga mengandung persoalan, seakan-akan demokrasi berwajah tunggal dan konstelasi global bersifat konstan.[1] Misalnya, gagasan Montesque perihal pemisahan kekuasaan (trias politika) dipandang sebagai kitab suci dan dibaca secara skriptual. Padahal, dalam ‘laboratorium’ sepuluh tahun lebih reformasi Indonesia memberikan pelajaran bahwa pil trias politika ini tidak bisa serta merta ditelan bulat-bulat.[2] Pasalnya semangat pemisahan kekuasaan justru menjadi energi bagi  argumentasi  ego sektoral institusi.

Itulah sebabnya banyak institusi -- bukan sekedar kepolisian -- (merasa) melakukan yang legal (legalitas) tetapi minus legitimasi. Legalitas adalah ikhwal kesesuaian antara tindak kekuasaan atas tata aturan main tertulis; legimasi bukan semata-mata menyangkut aturan main tertulis tetapi respon atas moral universal. Sementara term “reformasi”-pun bukanlah suatu gagasan yang telah selesai dan utuh. Sekedar mengajukan batasan yang ‘aman’ bagi definisi term reformasi ini, adalah:  sebuah pencarian format baru dari otoritarian ke arah  tata kelola kehidupan yang demokratis dan beradab. Kalau definisi ini diterima  berarti reformasi merupakan  proses yang tidak pendek karena pada dasarnya menyoal secara terus menerus prinsip-prinsip adaptasi  struktur, kultur dan proses institusi atas  lingkungan yang berkembang di luarnya.

Secara analitik paling tidak terdapat dua kondisi yang melatari  perlunya reformsi sektor keamanan. Pertama -- dan paling utama -- pergeseran konstelasi kekuatan pada tingkat global, khususnya setelah rontoknya sejumlah negara-negara  berhaluan (ideologi) kiri. Kedua, menyangkut postur dan sistem keamanan dalam negeri yang tidak efisien dalam merespon nilai demokrasi. Disini,  di sisi militer,  ruang tugasnya yang secara de vacto maupun de jure terlalu gemuk.  Kegemukan ruang tugas militer secara langsung  mengganggu ruang kerja sipil yang menjadi raison de etat  format demokrasi[3]. Kegemukan ruang tugas ini juga mengganggu konsentrasi institusi pada tugas-tugas utamanya (kemampuan perang, profesionalisme militer). Sementara di sisi  institusi kepolisian adalah pada pewarisan nilai-nilai selama lebih dari 30 tahun dibawah pembinaan militer. Kondisi ini bukan sekedar pewarisan budaya tetapi juga menyangkut implikasi pada postur, organisasi, dan hubungan antar subsistem di dalam institusi ini.

Paradigma Ilmu Sosiall

Paradigma Ilmu Sosial

 

Apa itu Paradigma ?

          Paradigm sebagai sebuah konsep, yang kita tahu selama ini, tepatnya dalam penggunaan sehari-hari, dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu  pemikiran yang bersifat mendasar sehingga ia menjadi sandaran bagi pemikiran selanjutnya yang bersifat elementer. Misalnya, kalau orang menyebut istilah ‘shifting paradigm’, yang dimaksud adalah perubahan mendasar dalam berfikir yang kemudian diikuti perubahan-perubahan lainnya yang bersifat elementer. Tentu saja pengertian semacam ini tidak salah, tetapi tidak cukup! Kita akan melacak melalui cara yang analitik,  apa dan bagaimana konsep ini digunakan dalam ilmu sosial.

Konsep paradigma (paradigm) pertama sekali digunakan oleh Thomas Kuhn[1] dalam buku yang diterbitkanya pada tahun 1962, The Structure of Scientific Revolutions. Yang membuat buku ini booming adalah dua hal. Pertama, gagasan Kuhn dalam buku ini merevisi pandangan lama tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan. Pandangan awal  perkembangan ilmu pengetahuan itu tumbuh secara evolusi, atau acapkali disebut sebagai kumulatif. Kedua, Kuhn menawarkan suatu cara bagi ilmu-ilmu  sosial, khususnya ilmu sosial murni (sosiologi),  dalam mempelajari disiplin ilmu mereka. 

Term paradigma merupakan konsep kunci untuk menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan.  Pandangan kritis terhadap Kuhn disampaikan oleh Margaret Masterman[2] . Wikipedia menulis, “she criticised Thomas Kuhn for his use of the concept ‘Paradigm’. This criticism was accepted by Thomas Kuhn and was crucial in the shift of the concept ‘Paradigm’ to ‘Incommensurability’ “.  Kritik Masterman bahwa Kuhn tidak memberikan elaborasi definitive terhadap apa yang dimaksud dengan  paradigma. Kuhn menggunakan konsep ini secara ‘longgar’ sehingga dalam analisis Masterman, konsep paradigm digunakan oleh Kuhn  tidak kurang dari  duapuluh satu pengertian (George Ritzer:1985;5). Masterman memilah-milah penggunaan konsep paradgima oleh Kuhn yang  duapuluh satu pengertian itu kedalam tiga kategori. Namun demikian, pemilahan, atau tepatnya pengelompokan,  konsep paradigm menjadi tiga bagian yang dilakukan Masterman  meskipun cukup analitik tetapi masih bersifat ambigu. Ini pendapat Robert Frederich. Ia membantu mendefinisikan paradigm  secara ketat,  sebagai  a fundamental image a dicipline has of its subject metter. 

Pemilahan Masterman ini meskipun menurut Frederich dipandang mengandung ambigu namun diperlukan secara analitik. Pemilahan ini adalah:  Pertama, paradigma metafisik. Paradidgma ini merupakan  konsensus terluas dalam suatu disiplin ilmu. Mengacu pada (kesepakatan) ilmuwan yang memusatkan perhatian terhadap suatu yang ada, yang sama-sama menjadi pusat perhatian mereka. Kesepakatan terhadap ‘yang adaa’ ini kemudian disebut sebagai satu komunitas ilmuwan. Jadi, tentu ada banhyak komunitas ilmuwa yang batas-batasnya  disandarkan atas suatu kesepakatan kepada ‘yang ada’ -- yang menjadi pusat perhatian mereka. Kedua, paradigma sosiologis. Pengertian ini mengacu pada penemuan (yang amat kokoh)  sehingga  mendapat kesepakat umum. Kuhn menyebutnya sebagai exemplar. Dalam ilmu sosial murni seperti sosiologi, misalnya adalah karya Max Weber   dan  karya Emile Durkheim. Kedua karya ini mendapat pengakuan dan diterima secara umum dikalangan ilmuwan sosial.   Ketiga, paradigma konstrak. Paradigm jenis ini merupakan konsep yang paling sempit dintara tiga paradigma.    

Dengan demikian kalau kita harus menarik simpulan, paradigma itu bersifat gradatif atau berundak-undak tingkat mendasarnya dan kedalamannya.  Kalau ada pertanyaan bernada protes bahwa, katanya “kita harus melakuan perubahan paradigmatik (shifting paradigm)”, persoalannya pada level mana yang ia maksudkan perombakan paradigmatic itu. Tetapi, anyway,  diskusi  pada aras paradigma akan membantu untuk merumuskan tentang apa yang harus dipelajari dan persoalan-persoalan apa yang musti dijawab serta bagamiana (cara) menjawabnya. Perhatikan tiga pilahan paradigm yang dirumuskan Masterman di atas, misalkan pada level paradigm sosiologik, disini  terdapat satu pandangan tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari cabang ilmu ini.