Memilih Gubernur

 

Memilih Gubernur

Sebuah Renungan

 

Tak habis pikir bagi saya mengapa MUI tidak mengeluarkan fatwa tentang  cara memilih gubernur, bupati, atau presiden khusus kaitannya dengn identitas agama. Misalnya pertanyaannya bisa dirumuskan demikian:  Apakah hukumnya memilih gubernur atau pemimpin pemerintahan non-muslim? Patokan cara memilih pemimpin pemerintahan merupakan kebutuhan dalam kerangka orientatif perilaku keagamaan pada era demokrasi seperti hari ini. Barangkali, yang harus menjadi diskusi di kalangan MUI adalah pada perbandingan sistem sosial hari ini yang rumit dengan era  beberapa saat setelah jatuhnya kekalifahan dimana produk fiqh mulai menemukan dinamikanya. Hari ini, ketika demokrasi berkembang sedemikian rupa tentu cenderung tidak mudah begitu saja mengambil istinbath sebagaimana fiqh ratusan tahun yang lalu.  Oleh karena itu, patokan (produk MUI, berupa fatwa) ini tidak pula perlu ‘tegas’ dalam pegnertian teknis .     

Secara sosiologis  fatwa penting dalam kerangka standar (conduct) perilaku yang direstui agama. Kekosongan code of conduct MUI terhadap persoalan ini bagi saya mengundang pertanyaan.  Mungkin MUI memandang soal milih gubernur  ini sebagai remeh temeh! Mungkin pula sikap MUI untuk sekedar menghindari kontroversi.   Kekosongan fatwa ini diisi banyak kalangan mubaligh  “membuat”  fatwa sendiri sesuai seleranya. Cara berfikirnya seringkali instan, alias  langsung merujuk pada Al Qur’an (dan Sunah), tanpa bantuan ilmu-ilmu lain. Seakan-akan kitab suci itu diletakkan sebagai manual praktis tanpa referensi yang  lain. 

Mahatma Gandhi's Quote

 

 

“Sudahlah tak usah banyak bicara, kritik sana kritik sini, kecam sana kecam sini, menuding sana menuding sini, tapi bekerjalah dalam diam demi kemaslahatan bersama, demi kesejahteraan bersama, bonum commune, karena disitulah letak inti dari demokrasi”.

Mahatma Gandhi (1869 – 1948)

Semiotika Kepolisian

Semiotika Kepolisian

Kalau polisi dihadapkan pada dua pilihan antara penegakan hukum dengan  ketertiban masyarakat,  manakah  yang lebih utama ?  Pertanyaan semacam ini selain menjadi bahan diskusi sehari-hari di ruang pendidikan formal kepolisian sejak dari  PTIK hingga Sespimti, juga  merupakan isu paling tua sejak kehadiran polisi sebagai sebuah profesi.  Sebagai profesi,  artinya ia bekerja secara modern: dilatih dan digajih. Ini prinsip utama yang membedakanya dengan polisi  pra modern yang meskipun juga dilatih namun sepenuhnya merupakan  refleksi  kuasa sang raja. Di dalam sistem politik otoritarian dan umumnya era pra modern  tidak ada yang mengantarai untuk dirujuk sebagai sumber bertindak  selain sang raja,  sehingga diskresi kepolisian hanya pada tafsir atas sabda Sang Raja. Disini diskresi kepolisian hampir tidak pernah salah.  

Jadi, jadi polisi era pra modern cenderung mudah, tidak perlu berkemampuan menafsir realitas. Tidak perlu cerdas seperti polisi sekarang. Bayangkan, polisi hari ini dituntut  tidak sekedar harus mempunyai kemampuan menafsir  otoritas/kuasa yang didalamnya musti  menimbang orang nomer satu, nomer dua  dan seterusnya, tetapi juga harus menafsir teks legal formal,  dan jangan lupa sekaligus harus menafsir realitas sosial. Tidak berlebihan kalau sejumlah kalangan memandang bahwa kerja polisi saling berkelindan antara mahir berhukum juga sekaligus mahir bersosiologi.  

Rentetan kesibukan Bareskrim Polri awal tahun yang menyeret rekan-rekan sejawat penegak hukum KPK merupakan pergulatan klasik tentang bagaimana ia menjawab pertanyaan besar  di atas.  Sebagai realitas yang serba bisa ditafsir sedemikian rupa,  antara penegakan hukum sebagai persoalan teks hukum  dan  ketertiban masyarakat sebagai sebuah gejala tatanan masyarakat,  tidaklah begitu nyata senyata siang dan malam. Coba saja telisik, yang pertama, apakah masyarakat akan kacau atau menjadi tidak tertib kalau polisi memilih penegakan  hukum? Di lain pihak apakah yang dimaksud penegakan hukum itu memang murni persoalan  hukum? Keduanya tidak jelas sejelas siang dan malam itu. 

Tetapi yang jelas kesibukan Mabes Polri awal tahun ini memilih ‘yang hukum’, ketimbang  ‘yang masyarakat’. Tentu saja, dasar argumen penangkapan  harus standar-formalistik. Sebagaimana disampaikan otoritas kepolisian kepada publik: normatif. Kerangka normatif semacam ini pun tidak luput dari serangan publik. Alih alih tak ada bahasa lain yang patut digunakan kalangan penegak hukum  selain  bahasa legal formal yang normatif, yang mempunyai watak warna hitam-putih. Kalaupun ada yang abu-abu, melalui kerja mesin hukumlah  ia ‘dikembalikan’ kepada  hitam atau putih.

Tentang Kebakaran Hutan (sebuah tanggapan terrhadap Rencana Penelitian)

Tanggapan atas Rencana Penelitian Dr. Zulkarnein Koto, SH.,M.Hum

Penegakan Hukum atas Kebakaran Hutan

 

 

 

 

 

 

Menelusuri Social Forces dibalik Kebakaran Hutan

Sebuah Perspektif Sosiologis

 

Kebakaran Hutan: Mencari Hipotesis  

 

            Dalam sosiologi sejak dari yang klasik seperti Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, hingga yang kontemporer seperti, misalnya, Giddens, Fukuyama  hingga Machel Foucoult sulit sekali mengelakan  konsentrsi pikiran mereka pada perubahan sosial. Perubahan sosial, tentu saja  secara gradatif, menyentuh cara berfikir dan kesadaran masyarakat. Hubungan perubahan sosial dengan kesadaran/cara berfikir masyarakat mendapat tekanan yang berbeda oleh sejumlah teoritisi sosiologi itu tadi. Disinilah menariknya. Misalnya saja, bagi Marx dan Durkheim  kesadaran/cara berfikir  masyarakat ditempatkan sebagai  “akibat” (variabel dependen) dari pergeseran struktur material. Posisi Weber jauh lebih kompleks.  

Nah, mengapa dua hal (“perubahan sosial” dan “kesadaran”) ini penting?  Diskusi dua variabel/istilah (yang mempunyai makna longgar ini) bisa menyentuh banyak dimensi, tentu sangat relefan untuk sekedar “amunisi tambahan” buat Sdr. Dr. Zulkarnein Koto dalam penelitiannya. Begini, misalkan kita persoalkan perihal/istilah[1] “penegakan hukum”. Apakah “penegakan hukum” ini akan diletakkan sebagai : 1) perihal yang disebabkan oleh sesuatu yang lain, atau sebalinkya?  2) apakah  istilah penegakan hukum ini cenderung merupakan ruang sebuah kesadaran/cara berfikir atau sebuah struktur sosial ?

Pembacaan Konflik Aras Negara

 

Pembacaan Konflik  Aras Negara

(sebuah pendekatan epistemologi-marxian)

 

Abstract

Masyarakat modern (baca: kapitalisme) dengan kehadiran negara, mengalami blunder dalam mengendalikan konflik dan potensi konflik. Betapa tidak, secara subtantif kehadiran negara sendiri tidak bisa mengambil jarak dengan kelas sosial. Jadi, negara  mengalami persoalan didalam dirinya sendiri, ia tidak mampu menghindar dari kontradiksi internal. Refleksi  terhadap negara dengan kerangka semacam ini dipenghujung tahun 2015 melalui gonjang-ganjing  saham Freeport menjadi menemukan relefansi.

 

Kata Kunci

Konflik Kelas, Demokrasi, Negara

 

Prolog

Memasuki abad ke-21 dimana kapitalisme mulai menapaki kematangannya, dan dua dasawarsa yang lalu negara “pendaku” sosialis-komunis semacam Uni Sovyet[2] rontok, justru di pusat kapitalisme --di New York -- terbit sebuah buku kecil,  Why Read Marx Today?[3]   Buku kecil yang terbit tahun 2002 ini ditulis Jonathan Wolff, seorang filsuf University College London.  Pertanyaan dasar buku ini, bagaimana masyarakat sampai bisa mengorganisasikan dirinya sendiri atas dasar kelas? 

Pertanyaan ini penting karena sifatnya yang  subtantif dalam membedah fenomena konflik (konflik sosial) sejak awal terbentuknya masyarakat hingga berkembangnya organisasi masyarakat yang kompleks pada hari ini. Bagi Marx, gejala kelas merupakan manifestasi konflik sosial, paling tidak konflik yang bersifat latent. Proposisi semacam ini (konflik laten)  belakangan sudah mulai di-sensitif-i kalangan otoritas keamanan (atau khususnya Polri) dalam pengendalian konflik sosial melalui formulasi konsep yang sangat umum dikenal sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK). Kalau demikian, apa yang difahami kalangan otoritas keamanan tentang FKK dalam format grand discourse kapitalisme yang tampil dalam wajah demokrasi hari ini ?  Bagaimana formulasi FKK merespon konsep ‘kelas’-nya Karl Marx?  Bagaimana pula, paling tidak, secara strategik kepolisian dan otoritas keamanan lain mengendalikan/mengontrol FKK? Kalau, toh kepolisian mengalamatkan jawabannya pada strategi Polmas, sejauh mana ia mempunyai kompatibilitas dengan rezim sistem sosial yang menjadi wacana besar kapitalisme ini (yang didalamnya termasuk rezim politik, rezim ekonomi) ? Pada era Orde Baru otoritas keamanan hadir di parlemen (sebagai utusan golongan) sehingga bisa secara langsung memberikan warna pada setiap regulasi menyangkut keamanan dan tata kelolanya. Hari ini, kehadiran otoritas keamanan di parlemen tentu dipandang menodai demokrasi.

Tentu saja tulisan pendek ini tak hendak menjawab sejumlah pertanyaan besar semacam itu. Namun, sejumlah pertanyaan pelik itu diperlukan sebagai lanskap persoalan pengendalian keamanan hubungnnya dengan sistem sosial yang sublim seperti hari ini.  Hemat penulis di luar pertanyaan semacam ini  masih ada persoalan mendasar dalam regulasi. Yaitu, terminologi konflik sosial dalam Undang-Undang Nomor 7/2012 Pasal 1 cenderung didefinisikan sebagai gejala yang bersifat fisik,

Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

 Tentu saja pendefinisian konflik sosial dalam regulasi ini mereduksi realitas yang sesunggunya, kareana prinsip definisi ini menegaskan bahwa tidak ada konflik sejauh tidak ada benturan fisik dengan kekerasan. Barangkali konsekwensi dari regulasi yang berpijak pada filsafat moral utilitarian, bahwa yang (bisa) dikenai hukum hanyalah gejala yang bersifat “positiv” (= hukum positiv). 

Politics and Goverment in Indonesia

Bedah Buku

Muradi.2014. Politics and Governance in Indonesia:  The police in the era reformasi, Routledge, London and New York

------------------------------------------------------------------------------------------

Sutrisno

 

Polri pasca pisah dengan TNI menjadi perhatian serius  buku ini. Utamnya, tentu saja, menelusuri ikhwal  yang membelit ‘bekerjanya’ Polri:   sebagaimana ditulis pada hal.3, ”... to discuss how the process the Polri’s disassociation from the ABRI has been working...”   Profesionalisme dan independensi Polri diletakkan sebagai  sentra penelusuran  penulisan. Dua konsep ini – meminjam cara weberian – merupakan  orientasi  dalam mengkonstruksi ‘tipe ideal’, sehingga seluruh energi – termasuk pertanyaan yang dibangun – pada dasarnya berputar-putar pada dua konsep itu.   

 

Mencari  faktor  profesionalisme dan independensi  Polri

Bagaimana menyasar faktor yang dapat menjelasakan persoalan profesionalisme dan independensi  Polri  ?  

Hemat saya, cara penelusuran untuk menemukan faktor-faktor profesionalisme (dan independensi) Polri  yang dipakai Saudara Muradi menggunakan langgam functional explanation [1]. Kalau merujuk pada raksasa ilmu sosial cara ini ketemu pada sosok Emile Durkheim. Tentu saja, pentipologian eksplanasi (atau penelitian) semacm ini  bersifat “longgar” saja.  Tetapi, dalam acara Bedah Buku semacam ini  mendiskusikan tipologi eksplanasi ini agaknya  penting dalam kerangka “kesadaran” perspektiv : bahwa realitas sosial  itu betapapun dilihat secara kuat dan komprehensif  tetap saja bersifat perspektival. Tipologi berpikir Durkheimian-functionan explanation merupakan  mainstream  di bangku-bangku akademik. Tipologi  diluar mainstreim, misalnya, model yang dipakai mazdhab Frankfurt, ‘materialis’-marx,  hermetitika, dan yang ditawarkan kalangan posmodern (Derrida, Foucault, Richard Rorty) hemat saya merupakan  tipologi minor. 

Meskipun  pendekatan struktural fungsional juga  mempunyai keragaman namun pada prinsipnya, epistemologi yang dipakainya memandang realaitas sebagai  ‘homeostatik’: masyarakat selalu bergerak ke arah keseimbangan, keteraturan; masyarakat diikat oleh konsensus bersama. Bagaimana memandang “persoalan”, yang ipso facto menjadi perhatian penelitian ini ? (in case, konsen Sdr. Muradi pada profesionalisme dan independensi Polri post pisahnya dari ABRI).  “Persoalan” yang secara umum  acapkali depahami sebagai kesenjangan das sein dengan das solen,  disini  dalam  pendekatan Durkheimian,  mendefinisikan sebagai: elemen-elemen tidak memberikan kontribusi terhadap homeostatik/integrasi; elemen itu diprediksi dalam  keadaan disfungsi atau malfungsi.

    Oleh karena itu kalau ada “persoalan” dalam sebuah entitas sosial maka untuk menjawabnya harus dirunut pada elemen-elemen sosial yang membangunya. Karena asumsinya elemen-elemen sosial yang lain itulah yang memengeruhi hadirnya  “persoalan” (persoalan profesionalisme dan independensi Polri). Tetapi kemudian, mengapa elemen yang lain itu rusak hingga mempengarhui profesionalisme Polri ?  Jawabnya, karena elemen yang rusak itu dipengaruhi elemen yang lainya yang rusak juga. Ya, mengapa elemen yang lainnya itu rusak ? Jawabnya, ya, elemen yang rusak itu disebabkan oleh elemen lain yang rusak juga.  Begirtu seterusnya.  Ini watak penjelasan ‘homeostatik’ yang menggunakan analogi biologis.  Istilah ‘elemen sosial’ tidak mempunyai difinisi yang ketat. Sehingga yang dimaksud  bisa institusi, bisa sistem, bisa lembaga, bisa budaya, regulasi, dan lain-lain. Tetapi yang jelas istilah itu tidak dialamatkan pada “kepentingan”, karena “kepentingan” adalah bahasa materialisme-marxian. Jadi, perlu digarisbawahi, tidak ada kosa kata ‘kepantingan’ atau benturan ‘kepentingan’ sehingga tidak ada pula konsep-konsep derivasinya yang meliputi ‘dominasi’, ‘hegemoni’, ‘eksploitasi’  dan seterusnya.  

 

            Kritisisme dalam Fungsionalime Struktural

Tentu saja, bukan berarti  penjelasan struktural fungsional itu tidak bisa kritis dibandingkan dengan pendekatan materialisme-marxian dan Madzhab Frankfurt. Konsep-konsep seperti disfungsi dan malfungsi menjadi bentuk ‘kritisisme’ pendekatan yang subtantif digunakan Sodara Muradi.   

Menakar Ilmu Kepolisian

Menakar Ilmu Kepolisian

(Sebuah Penelusuran Sosiologik)

Most police agencies do not see science

as critical to their everyday operations.

 Science is not an essential part of this police world.

(Hanak and Hofinger, 2005; Jaschke et al., 2007). 

(https://www.ncjrs.gov)

Selain Hull, adalah Immanuel Wallerstein yang  menegaskan bahwa konstruksi ilmu pengetahuan dapat dilacak dari kekuatan sosial yang mengitarinya. Koherensi bidang ilmu pengetahuan -- apalagi ilmu sosial --  tidak pernah ‘telanjang bulat’ sebagaimana ketelanjangan formula mati-matika. Maka dengan demikian sisi pragmatik akan lebih mendominasi aspek legitimasi sebuah ilmu. Padahal sisi pragmatik ini  memerlukan persandarannya pada rezim politik. Dengan berdiri di pundak Hull dan Wallerstein,  tulisan ini merupakan sebuah  pembacaan rancang bangun ilmu kepolisian di Indonesia didalam kontestasinya dengan rezim sosial- politik. 

Key Words: Epistemologi, Ilmu Kepolisian, Kekuatan Sosial (social force).

Prolog

Ide-ide ilmu pengetahuan sebagian besar dibentuk oleh pengaruh kekuatan sosial (social force) yang melingkupinya. Postulat semacam ini ekstrim, tetapi dapat ditemukan dalam literatur-literatur yang cukup otoritatif. Misalanya, dalam tulisan David Hull (1988), Rose (1976), dan Imanuel Wallernstein yang sempat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Lintas Batas Ilmu Sosial. Barangkali untuk sekedar membuat lebih moderat, formulasi proposisi ini (perlu) bergeser menjadi berikut : “ide-ide ilmu pengetahuan dipengeruhi kekuatan sosial, tetapi kemudian ilmu pengetahuan ini mempunyai logikanya cara kerja  sendiri”.  Istilah ‘cara kerja’ dalam konteks ini merupakan formulasi dari sebuah prosedur atau syarat yang dilalui. ‘Cara kerjanya sendiri’  mengacu pada koherensi metodologik.  Dengan demikian, syarat dari sebuah pengetahuan dan kumpulan gagasan atau pemikiran untuk bisa disebut sebagai ilmu bukan sekedar memenuhi dua kriteria, yaitu ktiretia metodologik dan kriteria nilai, tetapi masih perlu memasukan syarat sosiologik di dalamnya.  

Dalam persyaratan itu jangankan Ilmu Kepolisian, Ilmu Hukum pun yang usianya sudah ratusan tahun dalam dekade terakhir ini di Eropa Barat dibongkar kembali status keilmuannya. Kalau Ilmu Hukum dipandang eksis sejak ratusan tahun melalui Universitas Bologna, Italia (1088) yang memasukannya sebagai sebuah bidang ilmu[1], maka Ilmu Kepolisian (ala Indonesia) eksis melalui hadirnya PTIK pada tahun 1946 di Mertoyudan, Jawa Tengah. Antara ‘Bologna” dengan “Mertoyudan” mempunyai jarak waktu 858 tahun, atau sekitar 13 generasi. Yang perlu diberikan catatan, istilah “eksis” dalam kerangka ini adalah mengacu pada ‘legitimasi sosiologis’. Artinya, melalui konstruksi sosial-lah eksistensi ilmu itu dipandang hadir. Bedakan pengertian ‘legitimasi sosiologis’ ini  dengan posisinya dalam ‘kekuatan koherensi’. Kekuatan koherensi mengacu pada the truth in itself : kebenaran itu tanpa perlu definisi sosial sudah benar didalam dirinya.  Legitimasi sosiologis paling tidak mengandung dua dimensi, pertama adanya komunitas yang menekuni ilmu itu; dan,  kedua, menyangkut nilai guna (utility/pragmaic) ilmu itu sendiri. Sementara kebenaran koherensi tidak membutuhkan dua hal itu meskipun tentu saja kedua  hal itu akan mengikutinya.

 Alih-alih, dalam pergumulan epistemologik bukan pula hanya Ilmu Hukum yang mendapat serangan balik, tetapi termasuk di dalamnya Sosiologi (khususnya  Sosiologi Mazdab Kiri) dan Ekonomi Neo-Klasik. Filsuf Hungaria Imre Lakatos[2] menempati posisi penting dalam pembongkaran itu. Lakatos bahkan mengkategorikan Pseudosains atas beberapa (cabang) “ilmu”, misanya  Psychoanalisys Freud, Marxisme (khususnya marxismen abad 20), Psychiatry, Biology Lysenko, Quantum mekanik Bohr, Astonomy Ptolemy.

Rekan-rekan Ilmu Hukum selayaknya berterimakasih  kepada pemrakarsa arus balik yang meragukan ilmu hukum sebagai ilmu.  Meminjam kerangka falsifikasi Popper, kehadiran oponen semacam ini akan mendewasakan ilmu hukum itu sendiri.  Falsifikasi Popper tentu tidak harus diletakkan sebagai senjata pamungkas bagi khasanah pengembangan bidang ilmu. Untuk kebutuhan koherensi sebuah bidang ilmu meskipun Falsifikasi Popper ini hadir sebagai koreksi terhadap konsep Verifikasi Rudolf Carnap (1922), namun tentu yang datang belakangan ini tidak selalu dapat menegasikan sepenuhnya dari yang lahir lebih dahulu. 

Gejala ‘arus balik’ ini  mengindikasikan adanya semacam kekuatan sosial baru (social force) yang mendongkel “epistemologi”  bidang-bidang  ilmu di atas. Ilustrasi lain juga terjadi dalam ilmu ekonomi. Istilah “ekonomi politik” sebagai sebuah cabang dari  ilmu ekonomi yang populer  sejak abad delapanbelas dihapus pada paruh kedua abad sembilanbelas  setelah pemberlakuan teori ekonomi liberal. Mengapa?  Bagi liberalisme, paling tidak liberalisme ala paruh kedua abad sembilanbelas,   istilah “politik” perlu dilucuti dari “(ilmu) ekonomi”, alasannya perilaku ekonomi lebih merupakan cermin dari psikologi, bukan politik [3]. Kemudian pada dasawarsa tahun 70-an “ekonomi politik” bangkit lagi dari kuburnya setelah mendapat energi epistemologi dari  Sosiologi Madzhab Frankfurt[4].